Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa mengharapkan Pemerintah daerah  mendukung penuh program Pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan sosial di daerah.

"Membangun bidang sosial tidak sama dengan membangun sebuah bangunan. Membangun persoalan sosial lebih berat, oleh karena itu Komisi VII sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ingin persoalan sosial diselesaikan dengan baik akan tetapi ‘Keuangan negara belum bersahabat’ sampai saat ini,"ujarnya saat diwawancarai oleh Parlementaria seusai Kunker Komisi VIII DPR ke Maluku Utara, baru-baru ini.

Menurutnya, APBD provinsi Maluku Utara telah memberikan tambahan pendampingan untuk penangan masalah sosial kurang dari Rp. 1 miliar, Begitu juga di APBN untuk Kementerian Sosial hanya 4 Triliun.

"ini yang harus selalu kami perjuangkan. Akan tetapi persoalan persoalan-persoalan sosial di Kemensos, bukan sentralitik dari pusat, sekarang setelah desentralisasi maka diharapkan APBD juga menunjang untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan sosial,"terangnya.

Dia menambahkan, Pemerintah saat ini terus berjuang menangani persoalan sosial. Pasalnya persoalan sosial tidak hanya di Kemensos semata tetapi di Kementerian lainnya. "Kita menginginkan persoalan Anjal (anak Jalanan) dapat tuntas pada tahun 2013. Semua harus sudah pulang ke rumah, kalaupun mereka tidak punya rumah ada rumah singgah. Akan tetapi kenyataannya tahun 2013 telah dianggarakan Anjal belum tertampung,"paparnya.

Menurut Chairunnisa, perlu didukung kesejahteraan pendamping untuk lansia, namun sampai saat ini honornya masih kecil. "Saya lihat sangat luar biasa peran pendamping lansia, jadi telah layak kita bertekad bahwa hanor pendamping harus dinaikkan. Untuk tahun 2013 kita ingin bantuan lansia satu orang Rp2,4 juta setahun,"paparnya. (as), foto : wahyu/parle/hr.